praja dalam. (1) Tata Krama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan penuntun sikap dan perilaku dalam kehidupan Praja sehari-hari. praja dalam

 
 (1) Tata Krama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan penuntun sikap dan perilaku dalam kehidupan Praja sehari-haripraja dalam  Keputusan mulai berlaliu sejek tBrggal ditetapkan Ditetapkan d i Yog_vakarta t l'l l r:r tanggal, ,19 Juli 2o2o PALA lc

2. Menegakkan Perda dan Perkada; 2. Tri Satya Pramuka memiliki makna sebagai berikut, dikutip dari laman Universitas Islam An-Nur Lampung: Tri satya sebagai janji kesetiaan seorang anggota. Bayu Utoyo, (2011) dengan judul: Implikasi Metode Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Praja pada Bab II Pembentukan Dan Organisasi Pasal 3 Ayat 2 yaitu Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perempuan bergabung dalam salah satu tugas yaitu penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). fungsi pamong praja demikian luas, oleh karenanya pamong membutuhkan kekuasaan untuk berinovasi dan berbuat menurut inisiatif dan prakarsa terutama dalam keadaan mendesak dan tidak terdapat dalam peraturan yang harus menjadi pegangan dalam bertindak. Kinerja Satpol PP Dalam Upaya Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Melalui Penertiban Jam Operasional Warnet di Kota Tanjung Pinang. PANDUAN REGISTRASI ONLINE CALON PRAJA IPDN TAHUN 2022; Institut Pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Efektivitas kinerja Satuan Polisi adalah Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Faktor – faktor Apakah yang mempengaruhi penyalahgunaan Minuman. , Sutama, I, N. Kemudian kembali melakukanPenelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Jl. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan. muat lainnya. Praja dalam F Cara untuk pergi ke Jl. Ketiga, untuk megetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung untuk mengatasi kendala dalam. Dataset terkait topik sosial ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Melalui pramuka banyak tercipta generasi muda yang memiliki karakter pemimpin, bertanggung jawab, cerdas, serta kreatif. Fajarini, U. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. SM. kemudian secara teknis dalam mengaplikasikan UU 32 Tahun 2004 tersebut sudah ada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada. Jakarta Selatan. 3,5 Pamekasan Madura Email: saptowahyono57@yahoo. 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Posisi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Lingkup NKRI Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 255 poin 1 menyebutkan bahwa : ‘Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. an yang telah diunggah. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Kom) pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau TOMI SETIAWAN NPM : 139110093 Konsentrasi : Humas Program Studi : Ilmu Komunikasipamong praja (satpol pp) dalam penataan pedagang kaki lima(PKL) di Kota Surakarta. Salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Satpol PP adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. jaga wisma; b. Dari struktur tersebut akan dilihat bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggapi masalah peredaran. 9 Maret 1942 Belanda menyerah sehingga penjajahan diteruskan oleh Jepang. Untuk membantu kelancaran belajar Praja, Fakultas/jurusan/program studi menetapkan Dosen Wali yang akan membimbing Praja dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Program Sarjana dan Program Diploma IV. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Hadirin. Melalui panitia penyelenggara yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mendikbud Dr Prijono, Menteri Dr Azis Saleh, dan Menteri Achmadi, lahirlah Gerakan Pramuka (Praja Muda Karana) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No 238 tanggal 20 Mei 1961. Adapun realisasi kegiatan pengadaan barang/jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai Berikut: Tabel 1. Menurut Kirk dan Miller (1986) dalam Setiawan (2018),. TeoritisPraja dalam melaksanakan tugas dilapangan. Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan. Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka ada beberapa manfaat dalam penulisan ini, yaitu: 1. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. dalam penegakannya. 01. (2020). Dalam hal perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Daerah Kabupaten atau Kota yang disebut Satuan Polisi pamong Praja. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut : a. an yang telah diunggah. KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KAMPAR Farhan Al’Afif Fahmi1, Azharisman Rozie2, Selamat Jalaludin3 1 Pemerintah Provinsi Riau, Jl. Pada Penelitian ketiga yang mempunyai judul yaitu “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 pada Masyarakat KabupatenSINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAN PILKADA TAHUN 2020 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA ZULKIFLI NPP. 3Roso Daras, Benang Merah Pidato Bung Karno, dalam Rosodaras. Jakarta, wapresri. Rekan-rekan kerja dan rekan Mahasiswa yang turut memberikan dukungannya kepada peneliti. Pada 8 September diperingati sebagai Hari Pamong Praja. Hal apa saja yang menjadi hambatanSatuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. D. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Jakarta (master referensi) Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia. 1287. 1 No. Satuan Polisi Pamong Praja dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tersendiri dalam Pasal 255 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan. wewenang satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penegakan peraturan daerah di kota makassar. Wb. Kata Kunci: Peran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah,Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum optimal, hal tersebut dilihat melalui lima aspek yaitu; 1) produktivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah mampu melakukan penertiban dan. Makassar. Dalam pelaksanaan pemungutan suara teknis pemilihan juga berbeda, dimana sebelumnya pada pemilu Demusprada KPU Praja membagikan lembar c6 kepada pemilih kemudian dapat login dimana saja dalam waktu yang ditentukan, sedangkan dalam Pemilu senapati dan Wakil Senapati ini pemilih wajib mengambil dan melakukan pemungutan suara secara e-voting. com ABSTRACT (in. Silvia Nova Athari Universitas Pendidikan Indonesia Indonesia . Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif meIaIui pendekatan induktif, dengan. yang berjudul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru”. 530. Maksud dan tujuan pelaksanaan seleksi penerimaan calon Praja IPDN adalah untuk menjaring calon Praja IPDN yang berkualitas dalam hal memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan diri yang prima, kemampuan psikologis diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri. Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2020. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima Evi Lestari 1, Rian Destiningsih2 1,2Universitas Tidar Jalan Kapten Suparman 39, Kota Magelang itaevilestari30@gmail. Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah: 1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya. Maksud dan Tujuan. Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah. Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W. Jika Anda berniat untuk mengunjungi Nasi Kuning Ayam Lengkoas, Praja Dalam, pastikan Anda mengetahui lokasi dimana Nasi Kuning Ayam Lengkoas, Praja Dalam berada. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sementara. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengikuti rangkaian upacara kenaikan bendera dalam rangka HUT RI ke 78, bertempat di halaman mesjid Syech Nawawi Al-Bantani KP3B. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI Gatot Sambas Junaedi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Corresponding author: [email protected] Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). hey man. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif,Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang. SM. ambyar,terjemah,integritas,sinonim,efektif,analisis. Polisi Pamong Praja (Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999, 1999: 408). Sutisna. Arti kata praja - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Praja di 'ingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pamerintah Daerah. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. f2. Fokus Agar setiap Praja mengenal, mengetahui, dan membantu berbagai aktivitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada lokasi PL II sesuai program dan kegiatan pemerintah daerah maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 3. Lingkungan nyaman Harga menarik Cocok untuk keluarga Spesifikasi beragamSecara umum, Praja mengacu pada individu yang menjadi anggota masyarakat dan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011. Mendaftar secara online/daring portal SSCASN BKN. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Permendagri Nomor 84 Tahun 2014. Pengertian Praja Muda Karana. I. Sulaiki. 26 Tahun 1974, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1974 khusus mengenai Polisi Pamong Praja disebutkan :4 1) Dengan keluarnya instruksi ini, sebutan bagi Satuan Pagar Praja diganti dengan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1926, kegiatan SP Wanita sudah menjangkau cabang-cabang di luar Yogyakarta, bahkan di luar pulau Jawa. Pasal 15 Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja. , M. Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda)? Praja dalam menegakan perda khususnya di kabupaten Sukabumi sudah cukup baik dalam peranannya, dimana satpol pp kabupaten sukabumi sudah melaksanakan tufoksinya a dalam menjaga Trantibumtranmas. Lemahnya pengawasan gangguan ketertibanPada 21 Februari 1917 Praja Mangkunegaran menyatakan reboisasi sebagai program untuk kepentingan umum. 2-1105 Tahun 2023 tentang Alokasi Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023; 9. 3. Daftar Sekarang. Jalan Praja Dalam K. Praja dalam penertiban pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Walikota Medan No. Sebagai koordinasi dan singkronisasi antara Praja Putra dan Praja Putri. Pemecahan masalah. com Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan sebagai penggabungan STPDN dan IIP berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP. Struktur organisasi Satpol PP ini. PDF | On Sep 8, 2021, Muhammad Taufik Al and others published PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN SIRING KANDILO KECAMATAN TANA PASER KABUPATEN. 2 Edisi Desember 2012, Jurnal HAM menyajikan enam tulisan, dengan masing-masing judul: (1) Evaluasi Terhadap Peran Sat-uan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Ma-syarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 August 2022 GRIN Gerbang Riset Inovasi 1(1):1-10 SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 22 Tahun 1999. penghambat dalam penegakan protokol kesehatan yakni dalam faktor internal organisasi Satpol-PP dan faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum yang terlaksana. Praja Dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 Di Kota Payakumbuh. Pengangkatan Satpol PP Jadi penyidik PNS itu sesuai. com Received: 20-12-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022 ABSTRAK Kurangnya kesadaran masyarakat dalam. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban. Ruang Usaha Dijual di Praja Dalam Rumah Dijual di Praja Dalam Rumah123. pelaksanaan kegiatan harus mempunyai landasan hukum; 2). Polisi Pamong Praja dimana peneliti akan menganalisis fungsi, tugas serta wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja tersebut untuk mengetahui peran dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Denpasar pada tahun 2014. Praja dalam F di Jakarta Selatan, menggunakan Bis atau Kereta? Mulai Cari Petunjuk ke Jl. Kata “Pramuka” merupakan singkatan dari praja muda karana, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Para Pemadam Kebakaran berlomba dalam Banten Skill Competition 2023 yang berlangsung di Kawasan Pusat. Rp 6. Perda Kota Padang No 16 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satpol PP Pasal 1 ayat (8), Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat penegakan Perda. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai kedudukan dan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dalam. Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora dalam menjaga ketertiban dan keamanan, dengan permasalahan terkait maraknya penjualan miras dan tempat karaoke ilegal, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1)Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan Alamat & Jam Buka Nasi Kuning Ayam Lengkoas, Praja Dalam. Kami berpendapat bahwa skripsi ini telah cukup lengkap untuk diujikan dalam rangka menyelesaikan studi tingkat Sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. id – Pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah calon pemimpin pemerintahan Indonesia masa depan. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Kepala Sekolah : SUSTINA. Kepala Sekolah : Dian Ariani Nilawati. Dalam birokrasi Jawa kita mengenal istilah Pangreh Praja dan Pamong Praja. Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan. Pendaftarannya dimulai pada 3 April 2023, tidak bersamaan dengan pendaftaran sekolah kedinasan lain yang dimulai pada 1 April 2023 lalu. 1. sebagai patokan dalam meneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh (Aldi, 2015) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibka n Pedagang Kaki Lima Dikota Denpasar Tahun 2014 dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. A. Namun, pengertian. praja : negeri atau kota: Kamus Definisi; Bahasa Indonesia (KBBI) ? praja : pra. 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka, yang meliputi Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka. 18 Maret 2017. 66. Negosiasi dan. Senayan Residence 3-22-3, Jl. com, Institut Pemerintahan Dalam Negeri2 Received: 11-12-2022,. Pada kasus COVID-19 yang terjadi sekarang. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; 3. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. dilaksanakan sesuai prosedur; 4). Daftar Jalur Seleksi Masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Arteri Pondok Pinang – Pejompongan No. METODE Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dandaerah dalam penegakan peraturan di daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. dalam melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No. D. dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Metode yang dipakai pada penulisan ini yaitu Deskriptif Analisis dengan cara menggunakan alat penelitian berupa studi pustaka tentang Efektivitas dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh karena itu, jika pada era modern sekarang ini ada ‘oknum’ Pamong Praja yang tidak humanis, cenderung represif. Tak jarang, dalam penertiban tersebut, Pol PP, sebutan bagi anggota Satpol. Assalamu’alaikum Wr. Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lalin. METODE Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif yang berarti penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik dari individu,. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota.